Sidang Pembunuhan Mirna : Apa Yang Menyebabkan Seorang Bisa Di Pidana ? (Bagian 1)

Setelah mencermati sidang-sidang terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso, tim bestekin.com berkesimpulan bahwa jaksa telah berhasil membuktikan 4 dari 5 pilihan alat bukti sah yang di atur dalam KUHAP Pasal 184. Sebagaimana syarat minimum 2 alat bukti agar seseorang dapat di pidana yang sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 183, maka terpenuhinya 4 alat bukti sesungguhnya telah jauh melebihi syarat minimum alat bukti sah yang diperlukan.

Kasus kematian Mirna yang disebabkan racun sianida telah menguras energi rakyat yang sangat besar, dengan penyesatan publik yang luar biasa. Adanya berbagai manuver dari pihak terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa tidak bisa dipidana dikarenakan beberapa hal, menyebabkan terbelahnya sikap sebagian besar masyarakat. Jika terus-menerus dibiarkan, maka tak menutup kemungkinan tekanan publik bisa menggoyang pendirian pengambil keputusan, yang dalam hal ini “Hakim”.

Padahal, dalam menentukan seseorang bisa di pidana (pidana umum), sudah diatur di dalam pasal-pasal KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Undang-Undang No. 8 tahun 1981).

Adanya penggiringan opini publik dengan kalimat-kalimat yang sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan bertujuan membentuk opini yang sesat, begitu massif dilakukan oleh pihak terdakwa.

Beberapa di antara upaya penggiringan opini tersebut antara lain dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti berikut ini :

  • “Untuk menentukan sebab kematian suatu korban yang dicurigai mati karena diracun, maka otopsi merupakan suatu keharusan”. Salah satu yang mengatakan hal ini adalah saksi meringankan Dr. Djaja Surya Atmadja. Apa yang dikatakan oleh saksi Dr. Djaja ini adalah upaya untuk mengaburkan dan menyesatkan publik, bahwa seolah-olah otopsi adalah harga mati, jika mayat tak diotopsi maka tak dapat ditentukan sebab-sebab kematiannya.
  • “Untuk menentukan pelaku yang memasukkan sianida ke kopi yang di minum Mirna, harus terlihat jelas secara visualisasi adanya tangan terdakwa memasukkan sianida ke dalam gelas tersebut”. Padahal untuk menjatuhkan pidana pada seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak mengharuskan adanya saksi mata yang melihat masuknya racun ke dalam kopi.

Meskipun KUHAP tidak mengenal kata “otopsi”, namun ketentuan kalimat yang memiliki arti “otopsi” sesungguhnya telah di atur di KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). KUHAP yang berlaku saat ini adalah KUHAP yang berupa Undang-undang No. 8 tahun 1981.

Tingkat kekuatan suatu produk hukum (hirarki hukum) di Indonesia saat ini sebagai berikut :

  1. Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum.
  2. UUD 1945
  3. Undang-undang
  4. Peraturan Pemerintah
  5. dst…

Dari hirarki hukum di atas, maka KUHAP yang merupakan pedoman ber-acara dalam hukum pidana, merupakan produk undang-undang yang berada di bawah Undang-undang Dasar.

Hubungan Otopsi dengan KUHAP

Dalam kesaksiannya, Dr. Djaja mengatakan bahwa otopsi diatur dengan jelas di KUHAP, dimana pasal-pasal yang mengatur hal ini sebagai berikut :

Pasal 133

  • Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
  • Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
  • Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 134

  • Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
  • Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
  • Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pasal 133 ayat (1) menerangkan secara jelas bahwa perlu atau tidaknya keterangan ahli kedokteran forensik dalam rangka pembuktian adanya tindak pidana yang diduga dilakukan menggunakan racun merupakan kewenangan penuh dari penyidik. Dari pasal ini kita bisa menyimpulkan bahwa otopsi adalah pilihan, bukan suatu keharusan untuk menentukan adanya tindak pidana terhadap korban.

Perlu tidaknya dilakukan otopsi terhadap korban mengacu pada pasal 183 dan pasal 184 KUHAP, di mana jika alat bukti yang dimiliki masih dianggap kurang oleh penyidik. Terhadap korban mati akibat tindak pidana, jika penyidik telah merasa memiliki minimum 2 alat bukti sah, maka plihan otopsi tidak perlu dilakukan.

Banyak sekali kasus kematian akibat kekerasan atau pun racun yang tak perlu dilakukan otopsi oleh penyidik, karena telah terpenuhinya minimal 2 alat bukti yang sah.

Dalam kasus kematian Almarhumah Mirna, penyidik menggunakan kewenangan yang sesuai dengan KUHAP Pasal 133 ayat (1), dimana isi dari permintaan tersebut mengacu pada KUHAP Pasal 133 ayat (2), yang cuplikannya sebagi berikut : “…atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”. Penggalan kalimat “pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat” adalah 2 kalimat yang merupakan opsi (pilihan). Artinya, otopsi bisa dilakukan hanya terhadap sebagian dari organ-organ yang diperkirakan memiliki hubungan dengan kematian korban.

Otopsi adalah istilah yang sebetulnya tidak dikenal di KUHAP. Pasal 133 ayat (2) hanya mengatakan “pemeriksaan bedah mayat” dan “pemeriksaan mayat”, dimana maksud dan tujuannya hanya dalam rangka “membuktikan”. Secara umum istilah “otopsi” adalah “pelacakan”, yang bertujuan untuk menemukan “jejak” suatu perbuatan pidana. Jika di awal pemeriksaan mayat telah ditemukan bukti yang cukup, maka pembuktian pada bagian-bagian selanjutnya menjadi tidak perlu sama sekali.

Berdasarkan ketentuan dari KUHAP Pasal 133 dan 134, dapat disimpulkan bahwa :

  • Otopsi merupakan kewenangan penyidik, yang sifatnya hak (bukan kewajiban), bisa digunakan dan bisa juga tidak. Penggunaan kewenangan ini bergantung pada masih kurang atau sudah cukupnya alat bukti yang diperlukan untuk kepentingan peradilan.
  • Adanya penggalan kalimat “pemeriksaan mayat” dan “pemeriksaan bedah mayat” pada pasal 133 ayat (2) bisa disimpulkan bahwa otopsi tidak harus dilakukan secara menyeluruh terhadap tubuh korban, namun otopsi cukup dilakukan terhadap bagian-bagian tubuh yang sekiranya bisa membuktikan adanya pelengkap dari sejumlah “rangkaian petunjuk”, sebagai salah satu alat bukti sah.
  • Dalam kasus kematian Mirna, sesungguhnya pemeriksaan lambung hanya bertujuan melengkapi suatu rangkaian petunjuk, sebab sudah ada petunjuk awal adanya sianida di dalam kopi.
  • Apa yang dilakukan saksi ahli Dr. Slamet Purnomo sesungguhnya sudah sangat sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena sesuai dengan KUHAP pasal 133 dan 134.
  • Keterangan pihak terdakwa yang mengatakan bahwa otopsi merupakan suatu keharusan dan otopsi harus dilakukan secara menyeluruh adalah keterangan yang tidak bisa dibenarkan, karena bertentangan dengan undang-undang, khususnya KUHAP Pasal 133 dan 134.
  • Adanya keterangan saksi ahli dari terdakwa yang mengatakan bahwa “otopsi merupakan suatu keharusan untuk menentukan sebab matinya seseorang” sangat bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dalam hal ini KUHAP Pasal 133 ayat (1) dan (2),sehingga menyebabkan keseluruhan dari isi kesaksian ahli forensik Dr. Djaja cs tidak bernilai sama sekali.

Ketentuan bisa tidaknya seseorang dijatuhi pidana

Bisa tidaknya seseorang dijatuhi pidana harus mengacu pada pasal 183 KUHAP, yang bunyinya sebagai berikut :

 Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Selanjutnya defenisi banyaknya pilihan alat bukti sah diatur pada pasal selanjutnya :

Pasal 184

(1) Alat bukti yang sah ialah:

  1. keterangan saksi;
  2. keterangan ahli;
  3. surat;
  4. petunjuk;
  5. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan pasal 183 dan 184, maka Hakim cukup menyakini bukti minimal 2 saja dari 5 pilihan alat bukti yang tersedia dalam pasal 184, untuk menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa. Dalam kasus dugaan pembunuhan berencana dengan terdakwa Jessica Kumala, tim bestekin.com melihat bahwa JPU sudah berhasil membuktikan 4 dari 5 pilihan alat bukti yang tersedia, sehingga sangat besar kemungkinan hakim bisa menjatuhkan vonis bersalah pada terdakwa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.