Sidang Pembunuhan Mirna : Apa Yang Menyebabkan Seorang Bisa Di Pidana ? (Bagian 1)

Sidang pembunuhan Mirna yang diduga dilakukan oleh terdakwa Jessica telah memasuki babak akhir, dimana putusan Hakim yang adil sangat ditunggu oleh masyarakat luas.

Setelah mencermati sidang-sidang terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso, tim bestekin.com berkesimpulan bahwa jaksa telah berhasil membuktikan 4 dari 5 pilihan alat bukti sah yang di atur dalam KUHAP Pasal 184. Sebagaimana syarat minimum 2 alat bukti agar seseorang dapat di pidana yang sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 183, maka terpenuhinya 4 alat bukti sesungguhnya telah jauh melebihi syarat minimum alat bukti sah yang diperlukan.

Kasus kematian Mirna yang disebabkan racun sianida telah menguras energi rakyat yang sangat besar, dengan penyesatan publik yang luar biasa.

Sidang pembunuhan Mirna yang telah berlangsung puluhan kali, dan disiarkan secara langsung, patut untuk dicermati secara baik. Majelis hakim harus melihat alat bukti dari segala sudut, dan dalam putusannya harus mengabaikan seluruh opini publik yang telah terbentuk.

Adanya berbagai manuver dari pihak terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa tidak bisa dipidana dikarenakan beberapa hal, menyebabkan terbelahnya sikap sebagian besar masyarakat. Jika terus-menerus dibiarkan, maka tak menutup kemungkinan tekanan publik bisa menggoyang pendirian pengambil keputusan, yang dalam hal ini “Hakim”.

Padahal, dalam menentukan seseorang bisa di pidana (pidana umum), sudah diatur di dalam pasal-pasal KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Undang-Undang No. 8 tahun 1981).

Adanya penggiringan opini publik dengan kalimat-kalimat yang sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan bertujuan membentuk opini yang sesat, begitu massif dilakukan oleh pihak terdakwa.

Beberapa di antara upaya penggiringan opini tersebut antara lain dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti berikut ini :

  • “Untuk menentukan sebab kematian suatu korban yang dicurigai mati karena diracun, maka otopsi merupakan suatu keharusan”. Salah satu yang mengatakan hal ini adalah saksi meringankan Dr. Djaja Surya Atmadja. Apa yang dikatakan oleh saksi Dr. Djaja ini adalah upaya untuk mengaburkan dan menyesatkan publik, bahwa seolah-olah otopsi adalah harga mati, jika mayat tak diotopsi maka tak dapat ditentukan sebab-sebab kematiannya.
  • “Untuk menentukan pelaku yang memasukkan sianida ke kopi yang di minum Mirna, harus terlihat jelas secara visualisasi adanya tangan terdakwa memasukkan sianida ke dalam gelas tersebut”. Padahal untuk menjatuhkan pidana pada seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak mengharuskan adanya saksi mata yang melihat masuknya racun ke dalam kopi.

Ke halaman 2…

Tinggalkan Balasan