Haruskah Indonesia Swasembada Pangan?

Haruskah Indonesia swasembada pangan ? Suhu perpolitikan yang makin memanas menjelang Pilpres dan Pileg tahun depan banyak mengusung isu-isu tentang swasembada, khususnya pangan.

Pada postingan ini, kita tak membahas isu swasembada pangan ini dari sisi politik, namun lebih menekankan dari sisi kepentingan ekonomi rakyat.

Haruskah Indonesia swasembada pangan ?

Swasembada memiliki pengertian mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui produksi. Swasembada beras memiliki pengertian mampu memenuhi kebutuhan beras nasional melalui produksi beras yang dilakukan di dalam negeri.

Pangan adalah kebutuhan utama seorang manusia untuk hidup sehat. Sektor pangan terdiri dari ratusan jenis bahan makanan, termasuk diantaranya beras, sayur-sayuran, susu, jagung, ikan, daging, gandum, kedelai, dan sebagainya.

Indonesia, sebagai negara kelautan, sejak puluhan tahun yang lalu telah swasembada ikan, sebagai salah satu produk pangan. Namun beras, jagung, kedelai, dan beberapa produk lainnya terkadang swasembada, namun di lain waktu mengalami kekurangan produksi.

Sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah harus menempuh jalan melalui impor terhadap item yang dibutuhkan.

Sejak puluhan tahun yang lalu, tak satu pun negara-negara di dunia swasembada pangan. Negara sub-tropis memiliki karakter iklim yang hanya memungkinkan tumbuhan jenis-jenis tertentu yang hidup. Demikian juga dengan negara-negara  tropis.

Fungsi Ekonomi Sebagai Standar Kebutuhan Suatu Bangsa

Swasembada atau tidak seharusnya bukan persoalan yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu bangsa. Kemakmuran suatu bangsa bukan hanya diukur dari kemampuan swasembada, namun diukur berdasarkan daya beli untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Artinya, sepanjang rakyat mampu membeli produk pangan dengan harga yang murah, impor pangan bukanlah persoalan.

Politisasi swasembada pangan yang selama ini diperdebatkan lebih banyak menempatkan rakyat sebagai objek, bukanlah subjek.

Politik pangan haruslah menempatkan produsen pangan sebagai subjek, yang harus disejahterakan. Bukan produsen pangan yang dipaksa untuk swasembada, namun kesejahteraan produsen justru diabaikan.

Sejak merdeka, penopang utama ekonomi Indonesia berubah dari waktu ke waktu. Di jaman awal orde baru, penopang utama ekonomi nasional berasal dari migas. Pertumbuhan penduduk dan makin menurunnya hasil migas, menyebabkan bergesernya penopang ekonomi bangsa, ke sumber daya alam non migas.

Di awal tahun 1990 an, penerimaan negara dari migas mulai mengalami penurunan yang signifikan. Pola perdagangan dan produksi pun bergeser ke pengolahan hasil hutan dan tanaman keras.

Memasuki reformasi, migas sudah bukan lagi menjadi andalan, namun telah menjadi beban secara nasional. Lifting minyak yang makin menurun seiring menurunnya deposit, menyebabkan Indonesia bergeser dari negara produsen menjadi negara konsumen minyak.

Di era reformasi, sektor usaha yang paling banyak menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) bukan lagi berasal dari migas maupun pertanian, namun telah bergeser ke industri pengolahan dan manufaktur, yang menyumbang 20,27 % PDB nasional, diikuti oleh pertanian (meliputi perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan) yang menyumbang 13,26% PDB, perdagangan 13,12% PDB, dan seterusnya (data BI dan BPS Maret 2018).

Celakanya, sektor pertanian yang merupakan gabungan dari perikanan + peternakan + pertanian + perkebunan ini justru memiliki persentase tenaga kerja yang paling besar, yaitu sebesar 30,46 % dari jumlah pekerja Indonesia, atau sebanyak 38,70 juta orang. Sektor perdagangan di urutan ke-2, sebesar 18,53% atau sebanyak 23,55 juta orang, diikuti oleh industri pengolahan 14,11% atau 17,92 juta orang.

Dari data-data yang dikeluarkan oleh BPS di atas, terlihat bahwa, meskipun sektor pertanian memiliki jumlah tenaga kerja terbesar, namun justru menghasilkan PDB yang sangat kecil.

Artinya, tingkat kesejahteraan para pekerja pertanian jauh dibawah pekerja di industri pengolahan. Padahal sebagian dari kebutuhan pertanian masih diimpor dari luar negeri. Apa jadinya jika program swasembada pertanian dipaksakan?! Bukankah justru akan menambah kesengsaraan para pekerja di sektor pertanian?!

Negara Makmur Tanpa Swasembada Pangan

Banyak negara-negara yang makmur tanpa harus swasembada pangan, salah satunya negara tetangga Singapura. Jepang mengandalkan sebagian besar dari kebutuhan pangannya melalui impor, termasuk beras. Namun impor bukan masalah yang berat, sepanjang bisa dipenuhi oleh pendapatan dari rakyat. Jepang merupakan negara yang mengandalkan manufaktur sebagai basis penyumbang PDB terbesar, demikian juga Korea Selatan, Taiwan, bahkan China sekalipun.

Pada dasarnya tak satu negara manapun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan pangan melalui swasembada. Amerika memiliki pertanian kedelai dan gandum yang terluas di dunia. Namun Amerika juga mengimpor minyak dan CPO dari Indonesia, sebagai negara eksportir terbesar ke-1 ke Amerika. Produk ikan kita swasembada, dan banyak menghasilkan devisa ekspor ke berbagai negara.

Solusi Produktifitas dan Kenaikan Kesejahteraan Lebih Penting dari Target Swasembada Pangan

Kehidupan suatu negara tak mungkin bisa dipisahkan dari ekspor impor. Indonesia sebagai negara tropis, tentu tak mampu menghasilkan gandum dan kapas.

Demikian juga kedelai yang tumbuh kurang baik di negara kita. Namun kita pun memiliki kelebihan pangan seperti ikan dan CPO yang terus menunjukkan pertumbuhan produksi makin pesat.

Jumlah penduduk yang makin besar dan luasan lahan pertanian yang makin berkurang makin menyulitkan untuk menargetkan swasembada pangan secepatnya. Kebijakan model apapun tak akan mampu membuat swasembada pangan utama dalam waktu 5 atau 10 tahun.

Penekanan produktifitas melalui sentuhan teknologi adalah cara yang paling mungkin untuk mencapai swasembada pangan. Naiknya produktifitas melalui implementasi teknologi akan langsung dirasakan oleh para pelaku sektor pertanian, berupa naiknya tingkat kesejahteraan. Dengan cara ini, dalam waktu jangka menengah dimungkinkan terjadinya swasembada bagi produk-produk pertanian yang memungkinkan tumbuh di Indonesia.

Bukan masalah besar impor beras dan jagung yang dilakukan pemerintah, sepanjang kita bisa menukarnya dari hasil sektor-sektor ekonomi lainnya. Yang terpenting adalah menaikkan kesejahteraan para pelaku di sektor pertanian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *