Benarkah Jokowi Antek Asing?

4. Kontrak-kontrak karya lainnya…

Tak hanya Blok Mahakam dan Blok Rokan yang dihentikan pemerintah perpanjangan kontraknya, namun hampir 10 blok lainnya pun turut terdampak akibat perbuatan Joko Widodo yang antek rakyat ini.

Sebut saja salah satu kontrak yang paling bermasalah, yaitu Joint Operation Body (JOB) Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Ltd. Kontrak kerjasama yang diteken pada tahun 1989 dan berakhir tanggal 5 Juli 2019 tahun ini sudah tak diperpanjang lagi oleh pemerintah, dimana pemerintah memberikan hak pengelolaan 100% pada PT. Pertamina.

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 terdapat 32 kontrak karya yang telah dan akan habis masa kerja nya. Dan selama 4 tahun menjabat presiden, Joko Widodo telah memperlihatkan bahwa beliau adalah antek rakyat, bukanlah antek asing (seperti yang dituduhkan selama ini).

Jokowi antek asing? Jauuhhh.

JOB Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Ltd.

Dilansir dari laman bbc.com pada link https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41880990, Golden Spike Energy Indonesia Ltd, ditengarai dimiliki oleh keluarga cendana dan pengusaha Maher Algadri.

Menurut bbc.com, salah satu pemilik golden spike adalah putri Suharto, yaitu Mamiek Suharto. Penulis memetik 1 kutipan dari konten pada link di atas yang berbunyi sebagai berikut :“Sementara Mamiek disebutkan adalah wakil presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd dan pemilik dan pimpinan Golden Spike South Sumatra Ltd, bersama Maher Algadri, eksekutif Kodel Group, salah satu konglomerat terbesar Indonesia zaman Suharto, menurut Forbes”.

Golden Spike telah lama bermasalah dengan Pertamina. Sejak tahun 2009 Golden Spike telah memperkarakan Pertamina disebabkan ketidakcocokan dalam pergantian manajemen perusahaan. Namun gugatan Golden Spike kepada Pertamina pada tahun tersebut dimenangkan oleh PT. Pertamina.

Pada tahun 2013 PT. Golden Spike kembali menggugat Pertamina melalui anak usaha PT. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai di PN Jakarta Pusat, dengan nomor perkara 153/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. (link https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2f56638913dab40971cdee63b4817343).

Perkara ini dimenangi oleh PT. Golden Spike Energy Indonesia Ltd di bulan Juli 2014 (sebelum Jokowi-JK dilantik sebagai presiden dan wakil presiden). Dalam amar putusannya, hakim menghukum Pertamina harus membayar ganti rugi sebesar US$ 125.266.876.00 (USD 125,266 juta, atau sekitar Rp 1,8 trilyun).

Putusan PN Jakarta Pusat ini disesalkan oleh berbagai kalangan, dimana hakim yang mengadili perkara tersebut telah dilaporkan ke KY, dan Pertamina melalui kuasa hukumnya melakukan banding (https://www.tambang.co.id/phe-raja-tempirai-vs-golden-spike-hakim-pn-jakpus-dilaporkan-ke-ky-4817/).

Jokowi antek asing? Yang pasti Joko Widodo antek rakyatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *