Sandiaga Bohong Bangun Infrastruktur Tanpa Utang

Pernyataan cawapres nomor 02 Sandiaga Uno pada tanggal 11/12 tahun 2018 yang mengatakan bahwa ia pernah terlibat dalam pembangunan proyek tol yang tanpa utang, tak membebani keuangan pemerintah dan BUMN.https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181212103400-32-353004/sandiaga-uno-bicara-soal-bangun-infrastruktur-tanpa-utangternyata hoaks.

Dalam paparannya, ia juga menyebut contoh proyek tol Cipali, yang katanya dibangun tanpa membebani keuangan negara dan BUMN. Pernyataan Sandiaga Uno tersebut sontak membuat geger kubu petahana dan kubu oposisi, dan sempat viral beberapa waktu.

Tol Cipali adalah Proyek PMA

Dari sejumlah penelusuran ditemukan bukti bahwa pemegang konsesi tol Cipali adalah PMA (Penanaman Modal Asing), karena mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari Malaysia. Perusahaan Malaysia yang bernama PLUS Expressways Berhad memiliki 55% saham, sisanya 45% dimiliki oleh PT Baskhara Utama Sedaya. Posisi Sandiaga Uno adalah bagian dari PT. Baskhara Utama Sedaya.

Tol Cipali dibangun dengan dana total Rp 12,5 trilyun, dimana 70% nya berasal dari utang yang disalurkan oleh 21 lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri (Rp 8,8 trilyun).

Pada tahun 2017 100% dari saham PT. BUS telah diakuisisi oleh PT. Astratel, sehingga kepemilikan 45% dari saham PT. LMS sudah beralih ke PT. Astratel.

Para Kreditur Tol Cipali

Tol Cipali dibiayai oleh 21 lembaga keuangan dalam dan luar negeri, dengan jangka waktu pengembalian 15 tahun. Beberapa kreditur dalam negeri yang terlibat dalam pembiayaan proyek tol cipali antara lain :

  • Bank BCA
  • Bank DKI (BUMD)
  • Bank Jabar Banten (BJB) (BUMD)
  • Bank Panin
  • Sarana Multi Infrastruktur (BUMN)
  • Bank Artha Graha
  • Bank CIMB Niaga

Sedangkan kreditur yang berasal dari luar negeri antara lain :

  • ICBC, suatu perbankan yang berasal dari China
  • IFC
  • ADB
  • OCBC
  • Deutsche Bank
  • Standard Chartered Bank

Dari beberapa nama di atas, ternyata salah satu kreditur PT. LMS (Lintas Marga Sedaya) dalam proyek tol Cipali adalah BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Sangat disayangkan pernyataan Sandiaga Uno yang bertolak belakang dengan fakta ini, karena ia adalah salah satu calon pemimpin bangsa ini. Lontaran pernyataan yang mencoba membodohi rakyat ini seharusnya tak dilakukan oleh seorang calon presiden negara besar seperti Indonesia

Konsekwensi Proyek Tol PMA

Tol Cipali memiliki konsesi selama 35 tahun. Artinya selama 35 tahun 55 % dari keuntungan tol Cipali akan dibawa keluar ke negara asal pemegang saham, dalam hal ini Malaysia.

Adanya pinjaman berdenominasi non rupiah pada tol Cipali jelas turut mempengaruhi nilai tukar rupiah, karena pembayaran pinjaman dilakukan melalui penukaran rupiah ke mata uang asing. Utang luar negeri yang dilakukan oleh PT. LMS termasuk kategori utang luar negeri Indonesia.

Sebagai informasi, utang luar negeri Indonesia berasal dari 3 sektor, yaitu utang pemerintah, utang bank sentral, dan utang swasta. Oleh karena itu kritik dan serangan terhadap utang luar negeri Indonesia sebaiknya dihentikan, karena pada dasarnya pihak oposisi pun banyak yang memiliki utang luar negeri.

Proyek Tol di Era Jokowi

Proyek infrastruktur sebaiknya tidak menggunakan PMA, karena penghasilan yang didapatkan justru berasal dari konsumsi rakyat. Penggunaan PMA sebaiknya dilakukan secara selektif pada sektor-sektor produksi yang menghasilkan devisa bagi negara.

Beda dengan era sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK melakukan percepatan pembangunan infrastruktur melalui pelibatan BUMN secara besar-besaran. Sangat banyak keuntungan yang diperoleh melalui pelibatan langsung BUMN, salah satunya adalah sebagian dari deviden (keuntungan) yang diperoleh disetor ke kas pemerintah, sehingga memiliki peran dalam perkuatan postur APBN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PageSpeed Optimization by Pegasaas