Bisakah Infrastruktur Dibangun Tanpa APBN ?

Pengadaan tanah adalah bagian awal dari proses pembangunan infrastruktur, dan dikatakan sebagai bagian yang tak teripsahkan dari proyek infrastruktur.

 Sejak mulai diberlakukannya Undang-undang No. 2 tahun 2012, maka proyek-proyek infrastruktur sudah tak bisa lagi menggunakan pendanaan tanpa pelibatan APBN.

Pasal 10 mengatur jenis-jenis infrastruktur pemerintah yang membutuhkan pengadaan tanah, sebagai berikut :

Pasal 10

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

a. pertahanan dan keamanan nasional;

b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

…dst

Pasal yang mengatur bahwa pembebasan dan kepemilikan lahan tertera pada pasal 11 ayat 1 dan 2, yang berbunyi sebagai berikut :

 (I)Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal Instansi yang memerlukan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah Badan Usaha Milik Negara, tanahnya menjadi milik Badan Usaha Milik Negara.

Dari 2 ayat pada pasal 12 di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak diberlakukannya UU No.2 tahun 2012 pada tanggal 14 Januari tahun 2012, semua tanah-tanah untuk proyek-proyek infrastruktur yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah atau swasta, lahannya dibebaskan menggunakan APBN dan menjadi milik pemerintah.

Pengakuan kedua Sandiaga Uno yang mengatakan bahwa yang dimaksud tidak hutang adalah pembangunan infrastruktur yang tak menggunakan APBN tak bisa dibenarkan, karena skema pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur harus dan wajib menggunakan APBN.

Dengan terbitnya UU No.2 ini, dapat dipastikan semua pembangunan proyek infrastruktur harus melibatkan APBN, seminimalnya terlibat dalam pendanaan peralihan kepemilikan lahan.

Sebagai gambaran, total dana yang digunakan untuk pembebasan lahan proyek tol Cikopo-Palimanan di atas Rp 500 milyar. Dana pembebasan lahan termasuk bagian dari total dana pembangunan tol tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PageSpeed Optimization by Pegasaas