Perbedaan Esemka dan Mobil Timor

Esemka dan mobil timor adalah 2 jenis nama kendaraan yang sempat menggemparkan Indonesia.

Sejak ikut dipromosikan oleh Joko Widodo, segala hal yang menyangkut mobil Esemka menjadi identik dengan Jokowi. Berita dan isu tentang mobil Esemka pun menjadi amunisi bagi kubu yang berlawanan dengan Joko Widodo.

Serangan yang mengkait-kaitkan Jokowi dengan mobil Esemka makin marak mendekati waktu pilpres tahun ini. Apakah mobil Esemka punya hubungan dengan Jokowi?

Ternyata jawabannya hanya satu ; Mobil Esemka tak berhubungan sama sekali dengan Presiden RI, Joko Widodo. Mobil Esemka sama sekali bukan program pemerintah, tak menggunakan dana pemerintah, dan tak mendapatkan proteksi apapun dari pemerintah.

Sejarah Mobil Timor alias KIA

Indonesia pernah mencanangkan program mobil nasional, dan ini terjadi di masa Orde Baru. Langkah awal dimulai melalui pengembangan prototipe, yang akhirnya berhasil dirilis oleh konsorsium BUMN Industri strategis waktu itu.

Dibawah komando Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menristek, konsorsium industri strategis pada tahun 1994 melahirkan prototipe mobil nasional yang diberi nama Maleo.

Namun entah mengapa, hasil karya BUMN strategis ini bisa dikalahkan oleh sebuah perusahaan baru, yang jangankan pabrik, bahkan obeng pun belum punya.

Menggunakan instrumen kekuasaan, Jenderal Suharto yang merupakan presiden saat itu, menunjuk langsung putra nya sebagai pelaksana program mobil nasional. Ya, Tommy Suharto lah yang ditunjuk melalui bendera PT. Timor Putra Nasional.

Langkah awal monopoli dilakukan melalui penerbitan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1996, yang ditandatangani oleh Suharto pada tanggal 19 Februari tahun 1996.

Di bawah ini kutipan Inpres Nomor 2 tahun 1996, yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah triliunan rupiah.

 

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1996
TENTANG

PEMBANGUNAN INDUSTRI MOBIL NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :

  1. bahwa tahap dalam tinggal landas pembangunan perlu terus diperkuat kemandirian bangsa, khususnya dalam penyediaan sarana transportasi darat dalam wujud pembuatan mobil nasional;
  2. bahwa dalam jangka panjang mobil nasional tersebut perlu pula diekspor dalam rangka memperkuat kemandirian sumber-sumber pembiayaan pembangunan nasional;
  3. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu segera dirintis pembuatan mobil nasional dengan kebijakan-kebijakan dasar seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden ini.

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

 

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

  1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  2. Menteri Keuangan;
  3. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Untuk:

PERTAMA:

Secara terkoordinasi mengambil langkah-langkah untuk secepatnya mewujudkan pembangunan industri mobil nasional yang memenuhi unsur-unsur:

a.menggunakan merek yang diciptakan sendiri;

b.diproduksi di dalam negeri;

c.menggunakan komponen buatan dalam negeri.

KEDUA:

Dalam rangka perwujudannya:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan membina, membimbing, dan memberi kemudahan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku agar industri mobil nasional tersebut:

a.menggunakan merek yang diciptakannya sendiri;

b.sebanyak mungkin menggunakan komponen buatan dalam  negeri;

c.dapat mengekspor mobil hasil produksinya.

 

2. Menteri Keuangan memberi kemudahan di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a. pembebasan bea masuk atas impor komponen yang masih diperlukan;

b. pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan mobil yang diproduksi;

c. pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan mobil yang diproduksi, ditanggung oleh Pemerintah.

 

3. Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal mengambil langkah-langkah pengamanan sehingga pembangunan industri mobil nasional tersebut dapat berjalan lancar.

KETIGA:

Secara bersama atau sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

 

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Keppres No. 42 tahun 1996

Untuk mengakali lebih lanjut peraturan tentang kepabeanan dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Presiden Suharto kembali membuat aturan melalui Keppres No. 42 tahun 1996. Melalui keppres ini, resmi lah mobil yang sejatinya dibuat perusahaan Korea Selatan dianggap sebagai mobil nasional.

Ya, mobil Timor yang mulai berkeliaran pada akhir tahun 1996 berasal dari Korea Selatan, dibuat pabrikan mobil merek KIA, diganti logo nya setelah memasuki Indonesia, dari logo KIA menjadi simbol huruf T.

Mobil yang diproduksi pabrikan KIA ini, melalui Keppres No.42 tahun 1996 dipaksa untuk diakui sebagai mobil buatan Indonesia, yang pembuatannya dilakukan di luar negeri (Korea Selatan).

Agar penjualan menjadi lancar dan sangat menguntungkan, Suharto menerbitkan aturan bahwa “komponen apapun yang masuk berkaitan dengan mobil Timor tidak dikenakan bea masuk”. Ini satu point kerugian negara yang cukup besar.

Point ke-2 dari kerugian negara yang timbul akibat mobnas Timor adalah kalimat instruksi pada Inpres No.2 tahun 1996 yang berbunyi “ pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan mobil yang diproduksi, ditanggung oleh Pemerintah”. Inilah kalimat yang sangat melukai hati rakyat.

Potongan kalimat “ditanggung oleh pemerintah” di atas sama saja dengan “ditanggung oleh rakyat”, karena dana APBN berasal dari rakyat.

Artinya, usaha dagang mobil yang dilakukan oleh putra Suharto pada masa itu, bukan cuma dilindungi oleh kebijakan monopoli, namun rakyat juga dipaksa harus menanggung hampir seluruh pajak-pajak dari perbuatan impor serta penjualan mobil Timor, akan tetapi hasilnya dimakan sendiri oleh pemilik usaha dagang Timor.

Beda Nyata antara Esemka dan Mobil Timor

Esemka adalah murni karya anak bangsa, yang tak mendapat bantuan serta fasilitas apapun dari pemerintah. Joko Widodo tak punya peran apapun dalam Esemka, kecuali pernah menjadi bintang iklan untuk penyemangat terhadap karya anak bangsa.

Timor dilindungi sejumlah kebijakan monopolistik dan kolutif untuk kepentingan kelompok. Timor pun sangat merugikan secara finansial, karena rakyat dipaksa untuk ikut membiayai segala pajak dalam usaha dagang mobil yang aslinya bermerek KIA.

Esemka dirancang dan dirakit di dalam negeri. Karena kurangnya modal dan tak adanya dukungan aturan keberpihakan dari pemerintah, menyebabkan hingga saat ini ESEMKA belum juga eksis di industri otomotif nasional.

Timor adalah mobil asli bikinan pabrikan mobil KIA Motor asal Korea Selatan. PT. Timor Putra Nasional hanya membuat logo yang ditempel di body mobil, mengganti logo KIA menjadi T. Ini salah satu perbedaan mencolok antara esemka dan mobil timor.

Selama menjalankan operasinya, PT. Timor Putra Motor tak terbukti melaksanakan pembangunan pabrik di Indonesia. Yang nyata adalah usaha pembuatan logo untuk digunakan sebagai modal berdagang mobil.

Tak cukup dengan backup monopoli via peraturan dan kemudahan perpajakan yang menyengsarakan rakyat, PT. Timor putra Nasional pun mendapat kucuran dana pinjaman dari pemerintah, via Bank Bumi Daya (sekarang Bank Mandiri) sebesar Rp 2,374 Triliun.

Di bawah kepemimpinan Sudrajat Djiwandono yang menjabat sebagai Gubernur bank Indonesia saat itu, perbankan mengucurkan kredit raksasa pada perusahaan yang masih bayi, dengan nilai yang sangat fantastis.

Pada saat pengucuran kredit, nilai dollar USA masih berkisar Rp 2.000,- per 1 dollar amerika. Jika di kurskan ke dollar pada saat turunnya kredit, nilai kredit tersebut setara dengan US$ 1,187 Milyar, yang jika di kurskan ke rupiah pada saat ini = Rp 16,618 Triliun.

Sudrajat Jiwandono memiliki kekerabatan dengan Prabowo Subianto, dimana Kakak dari Prabowo adalah istri dari Sudrajat Jiwandono.

Nilai kredit fantastis dari Bank Bumi Daya tersebut setara dengan 4 kali biaya pembangunan tol Suramadu. Dan PT. TPN hingga saat ini tak mampu mengembalikan hutang tersebut.

Tanggal 13 Desember tahun 2017 Kementerian Keuangan memenangkan gugatan PK yang dilakukan oleh PT. Timor Putra Nasional, yang menggugat pemerintah di MA. Melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 716 PK/PDT/2017 tanggal 13 Desember 2017, gugatan PT. Timor Putra Motor ditolak oleh MA.

Putusan yang telah final ini membuat Menteri Keuangan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,2 Triliun. Ada beberapa kasus perdata menyangkut PT. Timor Putra Nasional yang masih belum tuntas hingga saat ini, yang semuanya bermuara pada penyelamatan atas kerugian negara.

Mantan pemilik PT. Timor Putra Nasional saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya. <https://bestekin.com/2019/01/16/tommy-suharto-mantan-pembunuh-yang-jadi-ketua-umum-partai/ Tommy Suharto merupakan mantan adik ipar Prabowo Subianto, calon presiden RI pada pilpres 2019.

Dari berbagai fakta-fakta yang dituliskan di atas, dapat disimpulkan  perbedaan mencolok antara esemka dan mobil timor.