Ini Perbedaan Esemka dan Mobil Timor

Langkah awal monopoli dilakukan melalui penerbitan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1996, yang ditandatangani oleh Suharto pada tanggal 19 Februari tahun 1996.

Di bawah ini kutipan Inpres Nomor 2 tahun 1996, yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah triliunan rupiah.

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBANGUNAN INDUSTRI MOBIL NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

  1. bahwa dalam tahap tinggal landas pembangunan perlu terus diperkuat kemandirian

bangsa, khususnya dalam penyediaan sarana transportasi darat dalam wujud pembuatan

mobil nasional;

  1. bahwa dalam jangka panjang mobil nasional tersebut perlu pula diekspor dalam rangka

memperkuat kemandirian sumber-sumber pembiayaan pembangunan nasional;

  1. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu segera dirintis pembuatan mobil nasional

dengan kebijakan-kebijakan dasar seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden ini;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

  1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  2. Menteri Keuangan;
  3. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Untuk:

PERTAMA

Secara terkoordinasi mengambil langkah-langkah untuk secepatnya mewujudkan

pembangunan industri mobil nasional yang memenuhi unsur-unsur:

  1. menggunakan merek yang diciptakan sendiri;
  2. diproduksi di dalam negeri;
  3. menggunakan komponen buatan dalam negeri.

KEDUA:

Dalam rangka perwujudannya:

  1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan membina, membimbing, dan memberi

kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar industri

mobil nasional tersebut:

  1. menggunakan merek yang diciptakannya sendiri;
  2. sebanyak mungkin menggunakan komponen buatan dalam negeri;
  3. dapat mengekspor mobil hasil produksinya.
  1. Menteri Keuangan memberi kemudahan di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku:

  1. pembebasan bea masuk atas impor komponen yang masih diperlukan;
  2. pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan mobil yang

diproduksi;

  1. pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan

mobil yang diproduksi, ditanggung oleh Pemerintah.

  1. Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal

mengambil langkah-langkah pengamanan sehingga pembangunan industri mobil

nasional tersebut dapat berjalan lancar.

KETIGA:

Secara bersama atau sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing

menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan Di Jakarta

Pada Tanggal 19 Pebruari 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SOEHARTO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *