Pembangunan Infrastruktur Bertujuan Melaksanakan Pancasila

Dalam perkembangannya, istilah bebas hambatan mulai digantikan dengan kata tol, yang berasal dari bahasa Inggris “toll”, atau jika diartikan menjadi “berbayar / berbiaya”. Hingga kini, istilah jalan bebas hambatan menjadi hilang total, dan setiap jalan bebas hambatan selalu disebut jalan tol.

Di beberapa negara, jalan bebas hambatan memiliki berbagai istilah. Di Amerika diberi nama “High Way”, di Australia dan New Zealand diberi nama “Motor Way” yaitu jalan yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan bermotor, dimana sepeda dan sepeda motor ber CC kecil dilarang masuk. Di Belanda jalan ini diberi nama “Snell weg” atau jalan cepat.

Penggunaan nama “jalan tol” saja pun sebenarnya sudah menyakiti hati rakyat, karena untuk mengaksesnya harus membayar, dimana untuk kalangan menengah ke bawah menjadi sangat memberatkan.

Lantas Mengapa Indonesia Membangun Jalan Tol, Bukan “Jalan Bebas Hambatan” ?

Jika dikaitkan dengan Pancasila, pembangunan jalan tol dilakukan sebagai suatu keterpaksaan yang bersifat darurat. Darurat karena kemampuan keuangan negara tak memungkinkan untuk membangun infrastruktur “Jalan Bebas Hambatan” menggunakan dana APBN murni. Kondisi darurat ini suatu saat nanti harus diakhiri, agar pemerintah yang berkuasa terhindarkan dari potensi melanggar Pancasila.

APBN Tak Identik dengan Hutang

Pernyataan bantahan Sandiaga Uno yang mengidentikkan APBN adalah hutang tak bisa dibenarkan. Sumber APBN terdiri dari banyak pos, terbesar berasal dari pajak, Pendapatan selain pajak, dan beberapa pos lain. Jika tak mencukupi, pemerintah bisa melakukan hutang.

Memang, APBN sebagian digunakan untuk bayar hutang. Hutang siapa? Tentu hutang yang yang telah timbul sebelumnya. Misalnya, hutang di era Orde Baru yang masih terus dibayar hingga belasan tahun lagi. Pada tahun 1998, Orde Baru meninggalkan warisan hutang ke generasi sekarang sebesar US$ 150 Milyar. Nilai US$ 150 milyar tersebut hampir separuh dari tanggungan hutang yang sedang dicicil oleh pemerintah saat ini.

Apakah APBN Harus Diprioritaskan Dalam Pembangunan Infrastruktur?

Setiap pembangunan harus bertujuan untuk memakmurkan rakyat, dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukannya. Agar fungsi pembangunan bisa semaksimal mungkin untuk memakmurkan rakyat, maka pilihan APBN sebagai prioritas adalah mutlak dan harus. Inilah idealnya dana terbaik yang digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.

Mengapa Swasta dan Asing Menjadi Pilihan Terakhir ?

Mari kita ambil contoh 3 jenis, yaitu :

  1. Infrastruktur jalan wilayah terpencil yang dibangun menggunakan APBN
  2. Infrastruktur yang dibangun menggunakan APBN + APBD + Hutang.
  3. Infrastruktur yang dibangun dan di kelola menggunakan dana BUMN + hutang.
  4. Jalan tol Cipali, yang dibangun menggunakan dana asing + swasta nasional + hutang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *