Pembangunan Infrastruktur Bertujuan Melaksanakan Pancasila

1 . Infrastruktur jalan wilayah terpencil yang dibangun menggunakan APBN

Pembangunan jalan-jalan pada wilayah tak produktif harus dilakukan pemerintah, mau tak mau, terpaksa atau tidak. Ini adalah syarat utama konstitusi, karena negara ini berlangsung berdasarkan konstitusi.

Karena jalan yang dibangun memang tak menguntungkan dalam jangka pendek, tentu saja tak ada pihak yang berkenan terlibat dalam pendanaan selain pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus menggunakan dana APBN secara penuh dalam proses pembangunan jalan-jalan tersebut.

Memasukkan penilaian untung rugi dalam pembangunan wilayah tertinggal jelas tak boleh dilakukan, karena tugas pemerintah adalah melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Oleh karena itu, pengelolaan negara tak bisa disamakan dengan pengelolaan perusahaan.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla pada daerah-daerah terpencil tersebut adalah keharusan, bukan pilihan. Suatu keharusan agar pemerintah terhindarkan dari ancaman pelanggaran terhadap amanat konstitusi.

Untuk Trans Papua dan Jalan Perbatasan Kalimantan, pemerintah telah melakukan perintah ideal dari undang-undang, dimana pemerintah hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi SELURUH rakyat Indonesia”.

Sangat jelas terang-benderang, bahwa uang yang digunakan untuk pembangunan jalan-jalan dan proyek-proyek infrastruktur di daerah tertinggal memberatkan bagi sebagian rakyat di wilayah-wilayah lain, dan ini sudah pasti. Tapi ini Indonesia, negara kesatuan yang membentuk satu tubuh yang utuh. Hilangnya oportunity yang timbul akibat penggunaan dana di daerah-daerah tertinggal belum sebanding dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di daerah-daerah terpencil tersebut, yang telah menderita selama puluhan tahun.

Harga BBM hingga 20 kali harga resmi Pertamina telah puluhan tahun terjadi. Semen berharga Rp 2 juta per zak sudah kenyang dirasakan. Demikian juga pangan, sandang, dan pendidikan. Sila kelima Pancasila telah lama diabaikan, dan pengejawantahan sila ke-5 tersebut mulai diwujudkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

2 . Infrastruktur yang dibangun menggunakan APBN + APBD + Hutang.

Jembatan tol Suramadu dibangun menggunakan APBN ditambah sebagian dari hutang luar negeri dan APBD Jawa Timur. Jembatan tol Suramadu dibangun atas desakan tokoh-tokoh Jawa Timur, dan untuk memenuhi aspek keadilan yang berlandaskan Pancasila.

Namun pada saat itu pemerintah tak memiliki kemampuan pendanaan yang cukup, sementara keberadaan jembatan Suramadu adalah suatu keharusan untuk memenuhi rasa keadilan. Agar tetap bisa dibangun, maka pemerintah pusat mengajak Pemprov Jawa Timur untuk urunan dalam pembiayaan. Urunan saja pun tak cukup, akibatnya pemerintah pusat mencari sumber dana melalui pinjaman ke pemerintah China.

Alhasil jembatan Suramadu berhasil diwujudkan pembangunannya. Untuk meringankan biaya perawatan, pemerintah menunjuk PT. Jasa Marga (setelah memenangi lelang pengelolaan) mengelola jembatan dengan cara menarik iuran dana para pengguna yang melintas di atasnya.

Pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pembangunan jembatan Suramadu tentu saja berbunga. Artinya pemerintah hanya diberatkan oleh bunga.

Dalam perjalanan waktu, pungutan yang dilakukan oleh pengelola (untuk perawatan jembatan) ternyata masih memberatkan pertumbuhan ekonomi di sisi Pulau Madura, sehingga pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengubah status jembatan Suramadu, dari jembatan tol menjadi jembatan umum.

Jembatan Suramadu bisa digratiskan karena dibangun menggunakan APBN, sehingga aspek keuntungan tak boleh ada dalam pengelolaannya. Proses pembangunan Suramadu hingga bisa di gratiskan mendekati prinsip ideal jika mengacu pada syarat “keadilan sosial bagi SELURUH rakyat Indonesia”. Jadi kritikan tentang penggratisan jembatan Suramadu sesungguhnya tidak tepat, karena jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses darat menuju Pulau Madura.

Apakah Jembatan Suramadu Boleh dibangun menggunakan dana swasta dan dikelola swasta?

Jawabnya tak boleh. Jembatan Suramadu bukan jembatan alternatif, sehingga tak boleh dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *