Pembangunan Infrastruktur Bertujuan Melaksanakan Pancasila

Pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pembangunan jembatan Suramadu tentu saja berbunga. Artinya pemerintah hanya diberatkan oleh bunga.

Dalam perjalanan waktu, pungutan yang dilakukan oleh pengelola (untuk perawatan jembatan) ternyata masih memberatkan pertumbuhan ekonomi di sisi Pulau Madura, sehingga pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengubah status jembatan Suramadu, dari jembatan tol menjadi jembatan umum.

Jembatan Suramadu bisa digratiskan karena dibangun menggunakan APBN, sehingga aspek keuntungan tak boleh ada dalam pengelolaannya. Proses pembangunan Suramadu hingga bisa di gratiskan mendekati prinsip ideal jika mengacu pada syarat “keadilan sosial bagi SELURUH rakyat Indonesia”. Jadi kritikan tentang penggratisan jembatan Suramadu sesungguhnya tidak tepat, karena jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses darat menuju Pulau Madura.

Apakah Jembatan Suramadu Boleh dibangun menggunakan dana swasta dan dikelola swasta?

Jawabnya tak boleh. Jembatan Suramadu bukan jembatan alternatif, sehingga tak boleh dikerjasamakan dengan pihak swasta.

3 . Infrastruktur yang dibangun dan di kelola oleh BUMN yang dibantu hutang dalam pembiayaan.

BUMN karya memiliki status yang sama dengan perusahaan swata nasional, karena memang statusnya swasta. Perbedaannya terletak pada kepemilikan modal, dimana sebagian besar atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh pemerintah.

Keuntungan pengelolaan infrastruktur  oleh BUMN terletak pada “ternikmatinya keuntungan dari BUMN pengelola”, berupa setoran keuntungan ke kas pemerintah sebagai pemegang saham utama.

Kita sebut saja contoh jalan tol Jagorawi yang saat ini dikelola oleh PT. Jasa Marga. Sebagian dari keuntungan yang diperoleh PT. Jasa Marga disetor ke kas negara, yang pada tahun berikutnya masuk ke dalam APBN, dimana APBN kemudian akan dikembalikan lagi ke rakyat.

Akan tetapi menjadi berbeda jika jalan tol Jagorawi dikelola oleh swasta murni, dimana seluruh keuntungan dalam pengelolaan hanya dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Jalan tol yang dikelola oleh BUMN memilki jangka waktu pengelolaan, yang sama dengan jalan tol yang dikelola oleh swasta. Hutang yang dipakai oleh BUMN untuk pembangunan  jalan bukanlah hutang pemerintah, melainkan bersifat “hutang swasta”.

Kerugian benefit yang timbul akibat dari pengelolaan yang dilakukan oleh BUMN adalah biaya bunga hutang + sebagian keuntungan yang dinikmati oleh karyawan BUMN. Akan tetapi sebagian darinya juga dinikmati oleh rakyat, melalui setoran ke APBN.

Kesimpulannya, kebijakan menunjuk BUMN sebagai pengelola jalan tol adalah alternatif ke 3, jika pilihan ke-1 dan ke-2 tak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah.

4 . Jalan tol Cipali, yang dibangun dan dikelola oleh swasta asing + swasta nasional+hutang domestik dan luar negeri.

Pilihan ke-4 ini adalah pilihan terburuk, dimana oleh beberapa sebab akibat pilihan ke-1 hingga ke-3 sulit untuk dilaksanakan pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *