Pembangunan Infrastruktur Bertujuan Melaksanakan Pancasila

3 . Infrastruktur yang dibangun dan di kelola oleh BUMN yang dibantu hutang dalam pembiayaan.

BUMN karya memiliki status yang sama dengan perusahaan swata nasional, karena memang statusnya swasta. Perbedaannya terletak pada kepemilikan modal, dimana sebagian besar atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh pemerintah.

Keuntungan pengelolaan infrastruktur  oleh BUMN terletak pada “ternikmatinya keuntungan dari BUMN pengelola”, berupa setoran keuntungan ke kas pemerintah sebagai pemegang saham utama.

Kita sebut saja contoh jalan tol Jagorawi yang saat ini dikelola oleh PT. Jasa Marga. Sebagian dari keuntungan yang diperoleh PT. Jasa Marga disetor ke kas negara, yang pada tahun berikutnya masuk ke dalam APBN, dimana APBN kemudian akan dikembalikan lagi ke rakyat.

Akan tetapi menjadi berbeda jika jalan tol Jagorawi dikelola oleh swasta murni, dimana seluruh keuntungan dalam pengelolaan hanya dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Jalan tol yang dikelola oleh BUMN memilki jangka waktu pengelolaan, yang sama dengan jalan tol yang dikelola oleh swasta. Hutang yang dipakai oleh BUMN untuk pembangunan  jalan bukanlah hutang pemerintah, melainkan bersifat “hutang swasta”.

Kerugian benefit yang timbul akibat dari pengelolaan yang dilakukan oleh BUMN adalah biaya bunga hutang + sebagian keuntungan yang dinikmati oleh karyawan BUMN. Akan tetapi sebagian darinya juga dinikmati oleh rakyat, melalui setoran ke APBN.

Kesimpulannya, kebijakan menunjuk BUMN sebagai pengelola jalan tol adalah alternatif ke 3, jika pilihan ke-1 dan ke-2 tak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah.

4 . Jalan tol Cipali, yang dibangun dan dikelola oleh swasta asing + swasta nasional+hutang domestik dan luar negeri.

Pilihan ke-4 ini adalah pilihan terburuk, dimana oleh beberapa sebab akibat pilihan ke-1 hingga ke-3 sulit untuk dilaksanakan pemerintah.

Mengapa demikian ?

Jalan tol Cipali dibangun dan di kelola oleh swasta asing dan swasta domestik. Ada banyak kerugian benefit yang ditimbulkan oleh pilihan ini, antara lain bunga dan pokok pinjaman yang sebagian bermata uang asing. Pengelolaan yang berlangsung selama 35 tahun, dimana sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh pihak asing. Adapun keuntungan pihak swasta hanya dinikmati oleh pihak swasta tersebut.

Kesimpulan

Pembangunan  proyek-proyek infrastruktur sebetulnya harus dilakukan oleh swasta, dalam hal ini bisa BUMN maupun swasta murni. Namun pengelolaan terbaik adalah di tangan pemerintah, agar kemakmuran menjadi makin cepat tercapai.

Artinya, bukan pada proses pembangunannya yang berpotensi melanggar undang-undang dasar dan Pancasila, namun potensi melanggar terletak pada pengelolaannya. Karena infrastruktur adalah hak dasar bagi rakyat, dan pemerintah berkewajiban secara maksimal untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Dari 4 skenario di atas, secara ideal harusnya semua infrasktruktur wajib dibangun menggunakan dana yang berasal dari APBN. Kondisi sekarang tentulah belum ideal, namun di masa mendatang pemerintah harus lebih mendekati keadaan ideal, dengan cara makin banyak membangun infrastruktur menggunakan APBN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *