Pembangunan Infrastruktur Melaksanakan Pancasila. Beberapa hari yang lalu berbagai media nasional maupun media-media sosial geger karena sanggahan Sandiaga Uno terhadap interpretasi atas wacana yang diluncurkannya sendiri, bahwa dia bisa membangun infrastruktur tanpa hutang.

Setelah terbukti proyek Tol Cipali dibangun dengan 70% modal yang berasal dari hutang, Sandiaga berkelit dengan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tak menggunakan APBN. Bantahan Sandiaga Uno ini, jika dicermati dengan sangat baik, berpotensi melanggar sila ke 2 dan 5 Pancasila.

Mengapa saya katakan demikian?!

APBN adalah dana yang dikumpulkan pemerintah Indonesia, yang selanjutnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

APBN adalah undang-undang, dibuat berdasarkan sumber hukum yang berada di atasnya, dimana hulunya adalah Pancasila. Pembuatan APBN harus terhindar dari perbuatan yang ingkar terhadap Pancasila.

Infrastruktur  adalah prasarana, dimana membangun suatu prasarana merupakan kewajiban pemerintah, dan merupakan sebagian dari hak dasar rakyat.

Dasar dari pembangunan infrastruktur harus mengacu pada sila ke 2 dan 5 dari Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Artinya pembangunan infrastruktur bertujuan melaksanakan Pancasila.

Tanpa mengacu pada 2 sila dari Pancasila tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah yang menjalankan proyek infrastruktur telah melanggar undang-undang, yang secara lebih khusus melanggar sumber dari segala sumber hukum di republik ini, yaitu Pancasila.

Oleh karena itu, secara ideal pengelolaan infrastruktur  harus dilakukan oleh pemerintah, tak boleh dilakukan oleh swasta. Karena memang infrastruktur merupakan hak rakyat yang harus diberikan oleh pemerintah.

Apa saja Infrastruktur?

Infrastruktur adalah alat dasar yang digunakan oleh rakyat dalam melakukan aktifitas dalam kehidupannya. Infrastruktur jalan dibutuhkan agar rakyat bisa memperoleh akses transportasi dengan lebih baik.

Demikian juga jembatan, listrik, bendungan, sekolah, perumahan yang layak dan terjangkau, bangunan-bangunan rumah sakit, pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan banyak contoh lainnya.

Dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, negara tak boleh melakukan kegiatan yang akan merugikan rakyat, karena prasarana yang dibangun juga berasal dari rakyat.

Jalan tol yang ada saat ini adalah bagian dari infrastruktur, yang juga dibangun demi untuk mensejahterakan rakyat.

Yang benar jalan tol atau jalan bebas hambatan?

Jalan bebas hambatan pertama yang dibangun Indonesia adalah Jagorawi, yang dibangun sepanjang kurang lebih 38 km. Penarikan dana yang dilakukan jika memasuki jalan ini dahulunya bertujuan untuk mengembalikan investasi, agar pemerintah bisa memutar dananya untuk membangun jalan bebas hambatan di daerah-daerah lainnya.

Dalam perkembangannya, istilah bebas hambatan mulai digantikan dengan kata tol, yang berasal dari bahasa Inggris “toll”, atau jika diartikan menjadi “berbayar / berbiaya”. Hingga kini, istilah jalan bebas hambatan menjadi hilang total, dan setiap jalan bebas hambatan selalu disebut jalan tol.

Di beberapa negara, jalan bebas hambatan memiliki berbagai istilah. Di Amerika diberi nama “High Way”, di Australia dan New Zealand diberi nama “Motor Way” yaitu jalan yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan bermotor, dimana sepeda dan sepeda motor ber CC kecil dilarang masuk. Di Belanda jalan ini diberi nama “Snell weg” atau jalan cepat.

Penggunaan nama “jalan tol” saja pun sebenarnya sudah menyakiti hati rakyat, karena untuk mengaksesnya harus membayar, dimana untuk kalangan menengah ke bawah menjadi sangat memberatkan.

Lantas Mengapa Indonesia Membangun Jalan Tol, Bukan “Jalan Bebas Hambatan” ?

Jika dikaitkan dengan Pancasila, pembangunan jalan tol dilakukan sebagai suatu keterpaksaan yang bersifat darurat. Darurat karena kemampuan keuangan negara tak memungkinkan untuk membangun infrastruktur “Jalan Bebas Hambatan” menggunakan dana APBN murni. Kondisi darurat ini suatu saat nanti harus diakhiri, agar pemerintah yang berkuasa terhindarkan dari potensi melanggar Pancasila.

APBN Tak Identik dengan Hutang

Pernyataan bantahan Sandiaga Uno yang mengidentikkan APBN adalah hutang tak bisa dibenarkan. Sumber APBN terdiri dari banyak pos, terbesar berasal dari pajak, Pendapatan selain pajak, dan beberapa pos lain. Jika tak mencukupi, pemerintah bisa melakukan hutang.

Memang, APBN sebagian digunakan untuk bayar hutang. Hutang siapa? Tentu hutang yang yang telah timbul sebelumnya. Misalnya, hutang di era Orde Baru yang masih terus dibayar hingga belasan tahun lagi. Pada tahun 1998, Orde Baru meninggalkan warisan hutang ke generasi sekarang sebesar US$ 150 Milyar. Nilai US$ 150 milyar tersebut hampir separuh dari tanggungan hutang yang sedang dicicil oleh pemerintah saat ini.

Apakah APBN Harus Diprioritaskan Dalam Pembangunan Infrastruktur?

Setiap pembangunan harus bertujuan untuk memakmurkan rakyat, dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukannya. Agar fungsi pembangunan bisa semaksimal mungkin untuk memakmurkan rakyat, maka pilihan APBN sebagai prioritas adalah mutlak dan harus. Inilah idealnya dana terbaik yang digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.

Mengapa Swasta dan Asing Menjadi Pilihan Terakhir ?

Mari kita ambil contoh 3 jenis, yaitu :

  1. Infrastruktur jalan wilayah terpencil yang dibangun menggunakan APBN
  2. Infrastruktur yang dibangun menggunakan APBN + APBD + Hutang.
  3. Infrastruktur yang dibangun dan di kelola menggunakan dana BUMN + hutang.
  4. Jalan tol Cipali, yang dibangun menggunakan dana asing + swasta nasional + hutang.
1 . Infrastruktur jalan wilayah terpencil yang dibangun menggunakan APBN

Pembangunan jalan-jalan pada wilayah tak produktif harus dilakukan pemerintah, mau tak mau, terpaksa atau tidak. Ini adalah syarat utama konstitusi, karena negara ini berlangsung berdasarkan konstitusi.

Karena jalan yang dibangun memang tak menguntungkan dalam jangka pendek, tentu saja tak ada pihak yang berkenan terlibat dalam pendanaan selain pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus menggunakan dana APBN secara penuh dalam proses pembangunan jalan-jalan tersebut.

Memasukkan penilaian untung rugi dalam pembangunan wilayah tertinggal jelas tak boleh dilakukan, karena tugas pemerintah adalah melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Oleh karena itu, pengelolaan negara tak bisa disamakan dengan pengelolaan perusahaan.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla pada daerah-daerah terpencil tersebut adalah keharusan, bukan pilihan. Suatu keharusan agar pemerintah terhindarkan dari ancaman pelanggaran terhadap amanat konstitusi.

Untuk Trans Papua dan Jalan Perbatasan Kalimantan, pemerintah telah melakukan perintah ideal dari undang-undang, dimana pemerintah hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi SELURUH rakyat Indonesia”.

Sangat jelas terang-benderang, bahwa uang yang digunakan untuk pembangunan jalan-jalan dan proyek-proyek infrastruktur di daerah tertinggal memberatkan bagi sebagian rakyat di wilayah-wilayah lain, dan ini sudah pasti. Tapi ini Indonesia, negara kesatuan yang membentuk satu tubuh yang utuh.

Hilangnya oportunity yang timbul akibat penggunaan dana di daerah-daerah tertinggal belum sebanding dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di daerah-daerah terpencil tersebut, yang telah menderita selama puluhan tahun.

Harga BBM hingga 20 kali harga resmi Pertamina telah puluhan tahun terjadi. Semen berharga Rp 2 juta per zak sudah kenyang dirasakan. Demikian juga pangan, sandang, dan pendidikan. Sila kelima Pancasila telah lama diabaikan, dan pengejawantahan sila ke-5 tersebut mulai diwujudkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

2 . Infrastruktur yang dibangun menggunakan APBN + APBD + Hutang.

Jembatan tol Suramadu dibangun menggunakan APBN ditambah sebagian dari hutang luar negeri dan APBD Jawa Timur. Jembatan tol Suramadu dibangun atas desakan tokoh-tokoh Jawa Timur, dan untuk memenuhi aspek keadilan yang berlandaskan Pancasila.

Namun pada saat itu pemerintah tak memiliki kemampuan pendanaan yang cukup, sementara keberadaan jembatan Suramadu adalah suatu keharusan untuk memenuhi rasa keadilan. Agar tetap bisa dibangun, maka pemerintah pusat mengajak Pemprov Jawa Timur untuk urunan dalam pembiayaan. Urunan saja pun tak cukup, akibatnya pemerintah pusat mencari sumber dana melalui pinjaman ke pemerintah China.

Alhasil jembatan Suramadu berhasil diwujudkan pembangunannya. Untuk meringankan biaya perawatan, pemerintah menunjuk PT. Jasa Marga (setelah memenangi lelang pengelolaan) mengelola jembatan dengan cara menarik iuran dana para pengguna yang melintas di atasnya.

Pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pembangunan jembatan Suramadu tentu saja berbunga. Artinya pemerintah hanya diberatkan oleh bunga.

Dalam perjalanan waktu, pungutan yang dilakukan oleh pengelola (untuk perawatan jembatan) ternyata masih memberatkan pertumbuhan ekonomi di sisi Pulau Madura, sehingga pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengubah status jembatan Suramadu, dari jembatan tol menjadi jembatan umum.

Jembatan Suramadu bisa digratiskan karena dibangun menggunakan APBN, sehingga aspek keuntungan tak boleh ada dalam pengelolaannya. Proses pembangunan Suramadu hingga bisa di gratiskan mendekati prinsip ideal jika mengacu pada syarat “keadilan sosial bagi SELURUH rakyat Indonesia”. Jadi kritikan tentang penggratisan jembatan Suramadu sesungguhnya tidak tepat, karena jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses darat menuju Pulau Madura.

Apakah Jembatan Suramadu Boleh dibangun menggunakan dana swasta dan dikelola swasta?

Jawabnya tak boleh. Jembatan Suramadu bukan jembatan alternatif, sehingga tak boleh dikerjasamakan dengan pihak swasta.

3 . Infrastruktur yang dibangun dan di kelola oleh BUMN yang dibantu hutang dalam pembiayaan.

BUMN karya memiliki status yang sama dengan perusahaan swata nasional, karena memang statusnya swasta. Perbedaannya terletak pada kepemilikan modal, dimana sebagian besar atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh pemerintah.

Keuntungan pengelolaan infrastruktur  oleh BUMN terletak pada “ternikmatinya keuntungan dari BUMN pengelola”, berupa setoran keuntungan ke kas pemerintah sebagai pemegang saham utama.

Kita sebut saja contoh jalan tol Jagorawi yang saat ini dikelola oleh PT. Jasa Marga. Sebagian dari keuntungan yang diperoleh PT. Jasa Marga disetor ke kas negara, yang pada tahun berikutnya masuk ke dalam APBN, dimana APBN kemudian akan dikembalikan lagi ke rakyat.

Akan tetapi menjadi berbeda jika jalan tol Jagorawi dikelola oleh swasta murni, dimana seluruh keuntungan dalam pengelolaan hanya dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Jalan tol yang dikelola oleh BUMN memilki jangka waktu pengelolaan, yang sama dengan jalan tol yang dikelola oleh swasta. Hutang yang dipakai oleh BUMN untuk pembangunan  jalan bukanlah hutang pemerintah, melainkan bersifat “hutang swasta”.

Kerugian benefit yang timbul akibat dari pengelolaan yang dilakukan oleh BUMN adalah biaya bunga hutang + sebagian keuntungan yang dinikmati oleh karyawan BUMN. Akan tetapi sebagian darinya juga dinikmati oleh rakyat, melalui setoran ke APBN.

Kesimpulannya, kebijakan menunjuk BUMN sebagai pengelola jalan tol adalah alternatif ke 3, jika pilihan ke-1 dan ke-2 tak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah.

4 . Jalan tol Cipali, yang dibangun dan dikelola oleh swasta asing + swasta nasional+hutang domestik dan luar negeri.

Pilihan ke-4 ini adalah pilihan terburuk, dimana oleh beberapa sebab akibat pilihan ke-1 hingga ke-3 sulit untuk dilaksanakan pemerintah.

Mengapa demikian ?

Jalan tol Cipali dibangun dan di kelola oleh swasta asing dan swasta domestik. Ada banyak kerugian benefit yang ditimbulkan oleh pilihan ini, antara lain bunga dan pokok pinjaman yang sebagian bermata uang asing. Pengelolaan yang berlangsung selama 35 tahun, dimana sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh pihak asing. Adapun keuntungan pihak swasta hanya dinikmati oleh pihak swasta tersebut.

Kesimpulan

Pembangunan  proyek-proyek infrastruktur sebetulnya harus dilakukan oleh swasta, dalam hal ini bisa BUMN maupun swasta murni. Namun pengelolaan terbaik adalah di tangan pemerintah, agar kemakmuran menjadi makin cepat tercapai.

Artinya, bukan pada proses pembangunannya yang berpotensi melanggar undang-undang dasar dan Pancasila, namun potensi melanggar terletak pada pengelolaannya.

Karena infrastruktur adalah hak dasar bagi rakyat, dan pemerintah berkewajiban secara maksimal untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Dari 4 skenario di atas, secara ideal harusnya semua infrasktruktur wajib dibangun menggunakan dana yang berasal dari APBN. Kondisi sekarang tentulah belum ideal, namun di masa mendatang pemerintah harus lebih mendekati keadaan ideal, dengan cara makin banyak membangun infrastruktur menggunakan APBN.

Kesimpulan akhir, pembangunan infrastruktur bertujuan melaksanakan Pancasila, khususnya sila ke-5.