Benarkah Faktor Gaji Jadi Penyebab Korupsi di Indonesia?

Dalam debat Capres perdana tanggal 17 Januari 2019, Capres 02 mengatakan bahwa faktor gaji  jadi penyebab korupsi. Dia mengatakan akan menaikkan gaji secara maksimum yang dianggarkan melalui kenaikan rasio pajak.

Benarkah Rendahnya Gaji Menjadi Penyebab Maraknya Korupsi?

Pemahaman Prabowo terhadap penyebab korupsi sungguh hancur-hancuran. Korupsi terjadi karena adanya kesempatan, lemahnya aturan hukum, dan mentalitas yang buruk, bukan karena faktor gaji yang rendah.

Gayus Tambunan saat tertangkap KPK diketahui memiliki total gaji (gaji + remunerasi) Rp 15 juta/bulan. Pegawai di Diten Pajak ini tertangkap korupsi hingga Rp 500 milyar! Gaji Rp 15 juta per bulan untuk pegawai negeri yang baru masuk 4 tahun bukanlah kecil!

Korupsi dimulai dari proses rekruitmen pegawai atau aparat yang sudah banyak menghabiskan modal.

Di jaman orde baru hingga tahun 2014, lemahnya aturan rekruitmen pegawai membuat biaya menjadi ASN sangat tinggi.

Untuk diterima menjadi pegawai negeri, di beberapa tempat dan daerah calon-calon pegawai diharuskan membayar ratusan juta oleh oknum pemangku kebijakan.

Bahkan untuk menjadi pegawai negeri golongan III A yang harus diisi oleh sarjana Si dan S2, di beberapa tempat seseorang harus merogoh kocek hingga Rp 400 juta, sedangkan gaji pada saat baru diterima sebagai ASN hanya Rp 4 juta per bulan.

Mengapa seseorang mau membayar hingga Rp 400 juta untuk menjadi pegawai? Kemampuan membayar mahal ini disebabkan adanya basis pengalaman sebelumnya.

Seorang calon bisa saja memiliki saudara atau kenalan yang sukses dan kaya saat menjabat sebagai ASN. Artinya, ingin kaya dengan mudah ya jadi ASN!

Saat ini proses penerimaan pegawai negeri sangat transparan dan full komputerisasi.

Pelibatan mesin komputer yang anti negosiasi adalah cara yang bisa dilakukan untuk menekan maraknya pungli. Kecepatan pengumuman pun menghilangkan kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Artinya, dengan hanya bermodal kurang dari Rp 200 ribu seseorang bisa diterima sebagai pegawai negeri. Pengeluaran ini untuk ongkos, jajan, dan pembuatan berkas penerimaan calon. Saat menjadi pegawai, orang yang bermodal hanya Rp 200 ribu ini tak memiliki beban untuk pengembalian modal atau bayar hutang yang mendesak.

Dengan nilai gaji yang melebihi dari cukup saat menjadi pegawai negeri, tentu potensi korupsi pun jadi sangat kecil. Ingin beli motor atau kebutuhan lain bisa kredit dengan jaminan gaji.

Pemerintah pusat pun menyediakan fasilitas perumahan DP 0 khusus ASN dan TNI-POLRI, sehingga seorang pegawai negeri sudah tak banyak pikir terhadap sulitnya memiliki rumah.

Tak hanya gaji, reformasi birokrasi menggunakan indikator prestasi untuk meningkatkan penghasilan. Pegawai dibekali tunjangan kinerja bagi yang rajin dan berprestasi, dan hukuman bagi yang malas dan kinerja buruk.

Contoh Gaji Besar dan Korupsi Makin Besar

Belum ada 10 tahun kasus korupsi mantan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan. Pegawai pajak golongan III A dengan masa kerja yang masih singkat ini, melakukan korupsi hingga mendekati Rp 500 milyar! Padahal gaji + insentif remunerasi yang ia terima setiap bulannya mencapai Rp 15 juta!!

Kasus Gayus Tambunan dan kasus-kasus lainnya menunjukkan bahwa faktor gaji  jadi penyebab korupsi adalah alasan yang tak masuk akal, dan memiliki nalar yang rendah.

Take Home pay Gubernur Bukan Rp 8 juta

Gaji seorang gubernur memang kecil bagi ukurannya. Tapi gaji bukanlah total penghasilan yang dibawa pulang ke rumah. Gaji adalah satuan pokok basic uang yang diterima secara pasti tiap bulan. Komponen terbesar penghasilan gubernur bukan gaji, melainkan tunjangan-tunjangan resmi.

Tunjangan resmi mulai dari tunjangan rumah tangga, tunjangan operasional yang nilainya milyaran per tahun, tunjangan bagi hasil dari kutipan dana PBB, dan banyak jenis tunjangan lainnya. Gubernur DKI Jakarta bisa memperoleh kotor hingga Rp 5 milyar per bulan, dari berbagai tunjangan yang diterima.

Kalau gaji+tunjangan hingga Rp 5 milyar yang diperoleh seorang gubernur masih terdapat korupsi, penyebabnya ya bukan gaji yang rendah. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini.

Untuk menjadi seorang gubernur, dibutuhkan dana kampanye yang tak sedikit, bahkan di sebagian propinsi bisa menghabiskan uang hingga Rp 300 milyar. Artinya, tanpa korupsi mustahil bisa mengembalikan modal tersebut. Belum lagi setoran wajib ke partai pendukung.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa faktor gaji jadi penyebab korupsi sama sekali tak masuk akal.

Namun korupsi, sebagimana halnya dengan kejahatan-kejahatan lain, terjadi disebabkan oleh rendahnya integritas, peluang dan kesempatan, dan tingginya modal yang dikeluarkan saat menjadi pegawai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *