Kontroversi Prabowo, Mantan Napi Caleg Gerindra Korupsinya Besar

Kontroversi Prabowo dalam menjawab berbagai pertanyaan Jokowi dalam debat capres 2019 menarik untuk dicermati. Dalam debat Capres Perdana tanggal 17 januari 2019, Jokowi sebagai capres 01 bertanya komitmen Prabowo terhadap pemberantasan korupsi yang katanya akan diberantas sampai ke akar-akarnya. Sedangkan partai Gerindra justru menyetujui  6 mantan terpidana korupsi sebagai calegnya.

Prabowo yang mendapat pertanyaan dalam debat capres tersebut menjawab secara aturan tak ada yang salah. Sangat benar apa yang dikatakan Prabowo Subianto tersebut.

Namun akan lebih baik jika seseorang yang berkomitmen melawan korupsi memulainya dari rumah sendiri, melalui pencegahan, agar seseorang yang pernah melakukan tak diorbitkan lagi.

Lucunya, Prabowo menganggap orang-orang yang dicalonkan tersebut melakukan korupsi kecil-kecilan, sehingga bisa dimaklumi penyebabnya. Benarkah apa yang dikatakan Prabowo tersebut?

Nilai Korupsi Muhammad Taufik Calon Legislatif Partai Gerindra DKI

Muhammad Taufik salah satu caleg partai Gerindra DKI yang pernah tersandung kasus korupsi pada tahun 2004, saat yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua KPUD DKI Jakarta. Dalam kasus tersebut, terdakwa M Taufik dituntuk oleh jaksa sebagai telah melakukan korupsi dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp 29,8 Milyar!

Atas perbuatannya, M Taufik dihukum penjara 18 bulan dan denda Rp 50 juta.

Korupsi bukanlah maling ayam. 1 ekor ayam tak lebih dari Rp 150 ribu.

Ini petikan dari jawaban Prabowo,”Kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia mempunyai kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa, mungkin dia…,” kata Prabowo menjawab pernyataan Jokowi soal eks napi koruptor yang jadi caleg Gerindra.

Inilah satu dari banyak kontroversi Prabowo. Visi misinya yang akan memberantas korupsi sampai akar-akarnya jika jadi presiden tak tepat jika dibandingkan dengan kenyataan.

Jika dalam skala partai saja sulit untuk membenahi, bagaimana bisa membenahi untuk sebuah negara besar.

Meskipun tak melanggar aturan, namun dalam kenyataan seseorang mantan napi lebih cenderung melakukan kesalahan yang sama, yang sering diistilahkan residivis. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *