Chief of Law Enforcement Officer Mendekati Diktator

Chief of Law Enforcement Officer

Chief of Law Enforcement Officer menjadi istilah menggegerkan dalam debat capres-cawapres yang dilaksanakan pada tanggal 17 januari 2019.

Calon presiden Prabowo mengatakan bahwa kepala negara adalah  “Chief of Law Enforcement Officer”. Artinya sebagai pimpinan penegak hukum di Indonesia.

Idiom ini ditegaskan kembali dengan contoh memenjarakan kader yang terlibat korupsi, dan beberapa contoh lainnya.

Dari debat terlihat pemahaman Prabowo tentang hukum cukup lemah dan cenderung menggiring opini publik yang tak mengerti hukum.

Melalui contoh (yang katanya kriminaliasi) kades yang dihukum karena mendukung Prabowo Sandiaga. Prabowo mencoba menanamkan logika berpikir bahwa presiden adalah orang yang paling berkuasa dalam hukum.

Apa yang dilontarkan oleh Prabowo tersebut sangat berbahaya bagi sebuah negara demokrasi, dan mengancam demokrasi di Indonesia.

Negara ini menganut prinsip ketatanegaraan yang mirip dengan trias politika, dimana kekuasaan eksekutif ada di tangan pemerintah, legislatif di parlemen, dan yudikatif di tangan kehakiman.

Di jaman orde baru, kekuasaan kehakiman dikebiri oleh peraturan, dimana secara administratif hakim adalah pegawai Departemen Kehakiman. Karena secara administratif sebagai pegawai kehakiman, seorang hakim tak leluasa melaksanakan fungsinya, karena berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Cara yang dilakukan orde baru jelas mirip seperti yang disampaikan oleh Prabowo, yaitu presiden berfungsi sebagai “Chief of Law Enforcement Officer”.

Maka bisa dikatakan berbagai kasus pidana di jaman orde baru mengalami kemandekan hukum, karena semua petugas hukum berada di bawah kendali kekuasaan eksekutif. MPR yang dikatakan sebagai lembaga tertinggi negara ternyata diangkat oleh presiden.

Kepolisian di jaman orba ditempatkan sebagai angkatan ke-4 dalam ABRI (Angakatn Bersenjata Republik Indonesia), dimana fungsi-fungsi pokoknya berbenturan dengan fungsi-fungsi TNI. Pada masa itu TNI juga difungsikan sebagai penegak keamanan nasional.

Karut marutnya peraturan hukum di masa orba memang disengaja, agar penguasa bisa mengendalikan semua aktifitas ekonomi, keamanan, sosial politik.

Apa yang diistilahkan oleh sandiaga Uno sebagai hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas jelas telah terjadi secara masif di jaman orba, dan di era sekarang mulai banyak memperoleh perbaikan.

Apakah Presiden Pemegang Kekuasaan Tertinggi dalam Hukum?

Di suatu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, kedudukan hukum memiliki segmen tersendiri, yang di dalam UUD 1945 disebut dengan judul “Kekuasaan Kehakiman”. Presiden tak boleh memegang kekuasaan tertinggi dalam hukum, karena kuatnya power eksekutif membuat kekuasaan menjadi diktator korup dan menindas.

Presiden memiliki bawahan Kejaksaan dan kepolisian, namun 2 lembaga ini operasionalnya diatur oleh undang-undang yang dibuat bersama antar lembaga, kepresidenan dan DPR.

Karena dirasakan kurangnya objektiftas dari kepolisian dan kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi, pemerintah (presiden + DPR) membentuk lembaga baru yang bersifat adhock, diberi nama KPK.

KPK diatur dalam undang-undang tersendiri, yang kedudukannya setara dengan presiden. KPK tak bisa mengintervensi kebijakan eksekutif, namun eksekutif pun tak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPK.

Reformasi juga melepas belenggu hakim dari jeratan administratif, dimana pemerintah membuat undang-undang tentang kedudukan hakim sebagai pegawai MA. Sedangkan Departemen Kehakiman diubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM, dimana hakim bukan lagi merupakan pegawai di instansi tersebut.

Kedudukan hakim yang sangat merdeka di era reformasi menyebabkan berjalannya fungsi-fungsi hukum. Ini ditandai maraknya penangkapan dan vonis dalam kasus korupsi, dan berjalannya peradilan yang berimbang dan mengutamakan keadilan hukum.

Bagaimana KPK dengan leluasa melakukan penangkapan dan penetapan tersangka pada penyelenggara negara tanpa sungkan terhadap presiden, membuktikan berjalannya fungsi hukum.

Pemimpin negara yang berfungsi sebagai “Chief of Law Enforcement Officer” dipastikan menjadi diktator seperti yang terjadi di Korea Utara.

Atau ini sama saja dengan faham khilafah, dimana khalifah memegang kekuasaan tertinggi dalam penegakan hukum. Khalifah bertindak sebagai kepolisian, kejaksaan, dan sekaligus memutuskan bersalah tidaknya seseorang di mata hukum.   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *