Target Rasio Pajak Prabowo Sandi yang Membingungkan

Target rasio pajak Prabowo Sandi yang membingungkan. Pada saat debat pertama Capres 17 januari 2019, pasangan calon presiden dan wapres Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan bahwa mereka akan menaikkan rasio pajak secara massif.

Dimana uangnya akan digunakan untuk menaikkan gaji-gaji aparat negara, agar mereka tak mau lagi korupsi. Rencana menaikkan gaji setinggi-tingginya ini diperoleh dari dana hasil pajak.

Rasio pajak saat ini berkisar 11%, dimana nantinya (jika Prabowo-Sandi menang) akan dinaikkan menjadi 16-17% dari PDB Indonesia.

Jika kita tarik ke belakang, 5 tahun yang lalu, setahun sebelum pilpres 2014, Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik Prabowo, mengatakan di suatu forum internasional, bahwa rasio pajak di Indonesia perlu dinaikkan secara progresif, karena lebih rendah dari negara-negara afrika sekalipun.

Namun beberapa bulan yang lalu, Prabowo mengatakan bahwa jika ia menang dalam pilpres 2019, mereka akan menurunkan tarif pajak. Menurut Prabowo tarif pajak di Indonesia saat ini terlalu tinggi. Alasan penurunan tarif pajak dikatakan Prabowo karena lesunya perekonomian Indonesia saat ini.

Selain itu, Prabowo-Sandiaga pun akan menaikkan nominal batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang saat ini di angka Rp 4,5 juta per bulan, serta menurunkan tarif PPh 21 Orang Pribadi.

Satu hari yang lalu Sandiaga Uno mengatakan bahwa rencana menaikkan rasio pajak disebabkan makin berkembangnya perekonomian Indonesia saat ini.

Jika berbagai pernyataan dari 2 orang yang berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ini digabung, akan ditemukan hasil berupa keruwetan.

Jika kita menggunakan algoritma pemrograman komputer dengan input yang dikatakan 2 orang ini, hasilnya adalah program yang tak bisa dieksekusi.

Sandiaga Uno di berbagai kesempatan mengatakan bahwa ekonomi nasional sedang sulit, perlu insentif pajak. Apa yang dikatakan oleh sandiaga Uno selaras dengan berbagai pernyataan Prabowo Subianto.

Namun dalam debat capres, pasangan calon ini justru berbicara akan menaikkan rasio pajak, yang 2 hari setelahnya kembali ditegaskan sandiaga.

Menaikkan rasio pajak dalam ekonomi yang lesu dan berkembang. Jika 3 input tersebut dimasukkan dalam algoritma, dipastikan tak menghasilkan output apapun.

Menaikkan rasio pajak dalam ekonomi yang lesu dan berkembang dengan cara menurunkan tarif pajak dan menaikkan nominal PTKP di atas Rp 4,5 juta, ditambah 99% orang Indonesia hidup pas-pasan..?

Kalimat di atas terdiri dari 4 input untuk menaikkan rasio pajak, yaitu :
  1. Karena ekonomi lesu
  2. Karena ekonomi berkembang
  3. Caranya menurunkan tarif pajak
  4. Caranya menaikkan batas bawah penghasilan tidak kena pajak
  5. 99% orang Indonesia hidup pas-pasan

Dari 5 kategori yang menyebabkan harus dinaikkannya rasio pajak di atas, dengan menggunakan penjelasan apapun juga, sangat sulit dicerna akal, dan kemungkinan 100% akan dimuntahkan kembali.

1. Menaikkan target rasio pajak karena ekonomi lesu, namun di saat yang sama ekonomi malah berkembang.

2. Menaikkan target rasio pajak dengan cara memangkas tarif pajak. Memangkas tarif pajak tapi ingin menaikkan rasio pajak bisa-bisa saja, tentu dengan cara memperluas cakupan wajib pajak. Namun cakupan wajib pajak justru harus diturunkan melalui penaikan nilai batas bawah penghasilan yang wajib kena pajak.

3. Menaikkan target rasio pajak dengan cara penaikan batas bawah penghasilan orang yang wajib kena pajak bisa saja dilakukan dengan cara menaikkan tarif pajak. Menaikkan batas bawah tentu akan mengurangi jumlah wajib pajak, sedangkan pajak harus naik hampir 2 kali lipat. Menaikkan rasio pajak pada saat berkurangnya jumlah wajib pajak harusnya melalui peningkatan tarif pajak, bukan pengurangan tarif pajak.

4. Menaikkan target rasio pajak karena 99% orang Indonesia pas-pasan. Artinya yang kena pajak hanya 1%, alias 2,5 juta orang, dengan rencana tagihan mendekati Rp 2.500 triliun (16% dari PDB).

Alhasil, dari 5 skenario yang dilontarkan Prabowo dan Sandiaga Uno terlihat bahwa dengan cara apapun tak mungkin bisa direalisasikan dalam suatu program komputer.

Saya mau makan banyak karena saya lapar dan kenyang, dengan cara mengurangi jumlah nasi dan lauk-pauk.   

Anda pasti bingung mengartikan tulisan di atas.

1% dari rakyat Indonesia = 2,5 juta orang, yang harus membayar Rp 2.500 triliun. Artinya rata-rata 1 orang ditagih bayar pajak Rp 1 milyar per tahun, untuk 1% rakyat Indonesia. Jika 1 orang / badan wajib bayar Rp 1 milyar per tahun, maka penghasilan orang/badan tersebut mestinya harus diatas Rp 10 milyar per tahun, karena tarif pajak harus dikurangi.

Orang yang memiliki penghasilan Rp 20 milyar per tahun dengan jumlah anak 2 dan 1 istri tentu tak terkena dengan skema tersebut, alias bebas pajak, karena rata-rata penghasilan orang-perorang dalam keluarga tersebut hanya Rp 5 milyar!  

Jika rata-rata yang kena pajak memiliki penghasilan 10 milyar, maka total penghasilan mereka = 25.000 triliun. Jika ditambah 99% orang pas-pasan yang menghasilkan 1% dari 25.000 triliun = Rp 250 milyar, maka total PDB Indonesia harus lebih dari Rp 26.000 triliun.

Sedangkan PDB Indonesia tahun 2018 diperkirakan masih berada di angka Rp 15.500 triliun, bagaimana caranya menaikkan PDB hingga 2 kali lipat hanya dalam tempo 1 tahun?

Inilah yang membuat bingung siapapun juga. Meskipun orang tersebut sangat ahli pajak dan matematikawan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *