Hashim Pun Menguasai Ratusan Ribu Hektar

Tak hanya Prabowo, adiknya Hashim pun menguasai ratusan ribu hektar lahan di Indonesia. Melalui induk usahanya ARSARI Group, Hashim memiliki sejumlah usaha di bidang pertambangan, HPH, dan perkebunan dengn luas ratusan ribu hektar. Contohnya di Kalimantan Timur, Hashim Dojohadikusumo melalui bendera PT. ITCI Kartika Utama menguasai lahan seluas 139.000 hektar.

Perusahaan ini sebenarnya sedang mati suri karena tak memiliki bahan baku kayu lagi untuk di olah. Dalam sejumlah forum, Hashim menjelaskan akan menanam sejumlah pohon aren dan singkong untuk memproduksi ethanol. Rencana ini sudah disampaikan di forum-forum, termasuk di pemprov Kaltim sekitar tahum 2013 hingga 2014.

Sepertinya sejalan dengan program capres 02, yang berjanji akan menanam aren dan singkong jika memenangi pilpres tahun ini. Persoalannya, sejak dicanangkan 5 tahun yang lalu, belum terlihat adanya akifitas berarti hingga saat ini di lahan yang sangat luas tersebut.

Prabowo dalam berbagai kesempatan sering mengungkit penguasaan lahan oleh segelintir orang, yang katanya hingga 80% dari total lahan di negeri ini. Permasalahannya, apa yang disampaikan seharusnya dialamatkan ke masa lalu. Karena penguasaan lahan-lahan besar banyak terjadi di masa ORBA, dimana mantan mertuanya saat itu menjadi orang nomor 1 di Indonesia.

Presiden Joko Widodo dalam 4 tahun memerintah memprioritaskan pembagian pengusahaan lahan ke masyarakat di sekitar hutan. Bukan membagikan kepemilikan lahan, karena sertifikat perhutanan rakyat tersebut memiliki batasan waktu hingga 30 tahun.

Persoalannya, mengapa Prabowo mengkritik apa yang dilakukan Jokowi, sementara dalam berbagai kampanye nya beliau mengatakan timpangnya penguasaan lahan! Padahal tak hanya Prabowo, Hashim pun menguasai ratusan ribu hektar lahan, yang menjadi ketimpangan saat ini.

Mengapa Prabowo menentang pembagian lahan yang dilakukan Jokowi, dengan alasan pasal 33 UUD 1945?

Inilah anehnya. Mari kita lihat isi pasal 33 UUD 1945 berikut ini.

 

Pasal 33 Undang-undang dasar RI tahun 1945

Ayat 1

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Ayat 2

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Ayat 3

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat 4

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ayat 1 dari pasal 33 UUD 45 jelas menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”, dimana usaha bersama adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekita hutan, dengan mufakat yang terjadi antar mereka.

Namun jika pengertian ayat 1 dan 2 diselewengkan, maka yang terjadi tentu kembali seperti jaman ORBA. Tentu tak lebih dari implementasi BPPC dan kontrak-kontrak karya ORBA yang terbukti menghisap sumber daya alam kita.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *